Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2017

KEBIJAKAN ZONASI KABUPATEN JENEPONTO

Gambar
I.      GAMBARAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO A.     Kondisi Geografis Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km 2 dan secara administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan, yaitu Bangkala, Bangkala Barat, Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, Tarowang dan Rumbia. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten   Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi Selatan (90.335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 (70.652 ha), dan RTRW Kab. Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit (79.953 ha)

PENDEKATAN-PENDEKATAN EKONOMI POLITIK SERTA TEORI PUBLIC CHOICE DAN RENT SEEKING

Gambar
                 1. Pendekatan Ekonomi Politik Mazhab klasik/Neoklasik Sistem ekonomi kapitalis (kapitalisme) tegak oleh empat pilar dasar yang melatarinya. Pertama, kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis digerakkan dan dikoordinasi oleh pasar bebas dengan instrumen harga sebagai penanda (sinyal). Jika harga dianggap melebihi biaya produksi dan margin laba, maka itu merupakan sinyal bagi pelaku ekonomi lain untuk masuk ke pasar untuk menambah persediaan ( supply) barang dan jasa sehingga dapat menurunkan harga, demikian